KPI Diharapkan Lebih Mandiri dan Independen
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap bisa lebih mandiri dan independen melakukan kerjanya. Anggaran yang masih menumpang di Kementerian Komunikasi dan Infrmormatika, juga kantor yang menumpang di Gedung Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), membuat KPI tak leluasa menjalankan program kejanya.
Demikian mengemuka saat Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima delegasi komisioner KPI, Rabu (25/9). Ketua KPI Yudhariksawan, mengatakan, selain ingin bersilaturahmi memperkenalkan komisioner periode 2013-2016, KPI juga menyampaikan kendala-kendala di lapangan dan program kerja.
Kepada Priyo, Ketua KPI menginginkan agar anggaran KPI tidak lagi menumpang lewat anggaran Kemenkominfo. Idealnya, KPI dapat mengajukan sendiri anggaran tahunan ke Komisi I langsung, tanpa melalui perantara Kemenkominfo. Untuk tahun 2014, anggaran KPI hanya sebesar Rp 28,6 miliar. Sudah 3 tahun berturut-turut anggarannya sebesar itu dan tak pernah bertambah. KPI berharap, ke depan anggarannya bisa ditambah.
“Anggaran sebesar itu antara hidup dan mati,” tutur Priyo. Ia berjanji akan membantu menambah anggaran KPI hingga mencapai jumlah ideal. Sementara soal kantor yang masih menumpang di lantai 1 BAPETEN, sedang diusahakan memiliki kantor sendiri. Independensi KPI juga diharapkan bisa terwujud seperti TVRI.
Yudha mengungkapkan, pada rapat terakhir dengan Komisi I DPR, tampaknya KPI belum bisa menjadi lembaga independen seperti TVRI yang sudah menjadi Lembaga Penyiaran Publik. TVRI selain memiliki kantor sendiri, juga bisa mengajukan sendiri anggarannya.
Untuk itu, KPI mengajukan usulan perubahan atas UU Penyiaran yang lama kepada DPR. dalam pertemuan itu, Ketua KPI juga menyampaikan bahwa KPI sedang menyusun standar kompetensi untuk para pekerja penyiaran. Ini penting, karena selama ini belum ada standarnya.
“Misalnya, untuk seorang direktur news. Kompetensi apa yang harus dimiliki, sehingga orang dapat menduduki jabatan tersebut. Ini, kan, tidak pernah ada aturannya. Tahun ini kami akan memulai menyusun standar kompetensi. Dengan begitu penyiran akan menjadi lebih baik, berkualitas, dan bermartabat,” kata Yudha. (mh)/foto:wahyu/parle/iw.