KPI Diharapkan Lebih Mandiri dan Independen

26-09-2013 / PIMPINAN

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap bisa lebih mandiri dan independen melakukan kerjanya. Anggaran yang masih menumpang di Kementerian Komunikasi dan Infrmormatika, juga kantor yang menumpang di Gedung Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), membuat KPI tak leluasa menjalankan program kejanya.

Demikian mengemuka saat Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima delegasi komisioner KPI, Rabu (25/9). Ketua KPI Yudhariksawan, mengatakan, selain ingin bersilaturahmi memperkenalkan komisioner periode 2013-2016, KPI juga menyampaikan kendala-kendala di lapangan dan program kerja.

Kepada Priyo, Ketua KPI menginginkan agar anggaran KPI tidak lagi menumpang lewat anggaran Kemenkominfo. Idealnya, KPI dapat mengajukan sendiri anggaran tahunan ke Komisi I langsung, tanpa melalui perantara Kemenkominfo. Untuk tahun 2014, anggaran KPI hanya sebesar Rp 28,6 miliar. Sudah 3 tahun berturut-turut anggarannya sebesar itu dan tak pernah bertambah. KPI berharap, ke depan anggarannya bisa ditambah.

“Anggaran sebesar itu antara hidup dan mati,” tutur Priyo. Ia berjanji akan membantu menambah anggaran KPI hingga mencapai jumlah ideal. Sementara soal kantor yang masih menumpang di lantai 1 BAPETEN, sedang diusahakan memiliki kantor sendiri. Independensi KPI juga diharapkan bisa terwujud seperti TVRI.

Yudha mengungkapkan, pada rapat terakhir dengan Komisi I DPR, tampaknya KPI belum bisa menjadi lembaga independen seperti TVRI yang sudah menjadi Lembaga Penyiaran Publik. TVRI selain memiliki kantor sendiri, juga bisa mengajukan sendiri anggarannya.

Untuk itu, KPI mengajukan usulan perubahan atas UU Penyiaran yang lama kepada DPR. dalam pertemuan itu, Ketua KPI juga menyampaikan bahwa KPI sedang menyusun standar kompetensi untuk para pekerja penyiaran. Ini penting, karena selama ini belum ada standarnya.

“Misalnya, untuk seorang direktur news. Kompetensi apa yang harus dimiliki, sehingga orang dapat menduduki jabatan tersebut. Ini, kan, tidak pernah ada aturannya. Tahun ini kami akan memulai menyusun standar kompetensi. Dengan begitu penyiran akan menjadi lebih baik, berkualitas, dan bermartabat,” kata Yudha. (mh)/foto:wahyu/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Tangki Kilang Cilacap Terbakar, Puan Maharani: Segera Audit Sistem Pengamanan Kilang Pertamina
15-11-2021 / PIMPINAN
Prihatin dengan insiden terbakarnya tangka kilang di Cilacap pada Minggu (14/11/2021) lalu, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta...
Tutup Piala KBPP Polri, Puan Harap Lahir Bibit Atlet Pesepak Bola
14-11-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menutup turnamen sepakbola Piala Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri usia dini yang...
Rachmat Gobel: Pemda Harus Cari Solusi Atasi Banjir Gorontalo
13-11-2021 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Pemerintah Daerah Gorontalo harus cepat turun tangan menyelesaikan masalah banjir yang terjadi di...
Panen Padi di Banyuwangi, Puan Dorong Pertanian Dijadikan Agrowisata
12-11-2021 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur dengan turut serta memanen padi...